Tim Forensik Selesai Autopsi Jenazah Wabup Sangihe, Ini Hasilnya

GELORA.CO - Tim Forensik Polda Sulawesi Utara (Sulut) selesai melakukan autopsi terhadap jenazah Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong. 

Helmud diduga meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang sudah lama diderita.

"Sudah dilakukan autopsi dan penyebab kematian (Wakil Bupati Sangihe) diduga karena komplikasi penyakit menahun yang diderita. Pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya racun," ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (14/6/2021).

Autopsi jenazah Wakil Bupati Sangihe dilakukan di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Liung Kendage Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut, pada pukul 05.30 Wita tadi.

Abraham menegaskan tim forensik tidak menemukan dugaan Wakil Bupati Sangihe meninggal akibat diracun.

"Kurang-lebih dua jam melakukan autopsi, Tim Forensik Polda Sulut menyatakan hasil sementara dari penyebab meninggalnya pejabat ini bukan disebabkan oleh racun," jelasnya.

Meski demikian, Polda Sulut masih menunggu hasil autopsi yang dikeluarkan secara resmi oleh Tim Forensik Polda Sulut.

"Hasilnya sementara ini diduga karena komplikasi penyakit menahun. Komplikasi penyakit yang sudah lama (ada riwayat penyakit)," ujarnya.

Dijelaskan Kombes Jules, Tim Forensik tetap mengambil beberapa sampel organ tubuh dari almarhum untuk diperiksa di lab forensik dan masih menunggu hasil dari labfor terhadap organ tubuh yang diperiksa kurang-lebih 2 minggu.

"Untuk hasil lengkap kurang-lebih sekitar dua mingguan," tuturnya.

Sebelumnya, kematian Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong dinilai janggal. Polisi yang turun tangan menyelidiki sebab kematian Helmud dinanti untuk mengungkap penyebab sebenarnya korban meninggal dunia.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencium kejanggalan dari kepergian Helmud yang tak wajar. Terlebih lagi, Helmut terkenal dengan sikap penolakannya terhadap tambang di Sangihe.

"Ini mengagetkan. Kedua, misterius dan agak janggal kematiannya. Kenapa seperti itu? Karena dia ini kan menjadi sorotan, high profile karena dia ini kepala daerah yang menolak tambang juga. Bahkan dia juga mengirim surat ke ESDM. Suratnya juga sudah beredar," kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail saat dihubungi, Jumat (11/6).

"Ini janggal karena dia sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba mendadak kolaps," imbuhnya.(dtk)

Jaksa: Status Imam Besar Habib Rizieq Isapan Jempol!

GELORA.CO - Tanggapan jaksa terhadap pleidoi Habib Rizieq Shihab (HRS) merembet hingga ke status imam besar. Jaksa juga menyebut Rizieq kerap kali melempar tudingan tanpa dasar yang jelas.

"Bahwa terdakwa dan penasihat hukum dituntut harus tajam atas kasus, masalah yang dihadapinya, bijak secara hukum, dan beriktikad dalam menghadapinya dengan dalil-dalil hukum yang kuat dan tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat yang mengedepankan emosional apalagi menghujat," ucap jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas pleidoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (14/6/2021).

Dalam perkara ini Rizieq didakwa membuat keonaran berkaitan dengan penyebaran hoaks tes swab di RS Ummi Bogor. Habib Rizieq dituntut 6 tahun penjara.

Menurut jaksa, Rizieq sembarangan menuding jaksa dan sejumlah tokoh sebagaimana dalam pleidoi Rizieq yang dibaca pada Kamis, 10 Juni kemarin. Jaksa menuding Rizieq sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak etis.

"Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan, sebagaimana dalam pleidoi. Kebodohan dan kedungungan, serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pleidoi," katanya.

"Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru, yang dituakan, tokoh, dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka," imbuh jaksa.(dtk)

Pimpinan MPR: Niat Prabowo Berantas Mafia Alutsista, Jangan Sampai Lahirkan Mafia Baru

GELORA.CO - Langkah tegas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberantas mafia alat utama sistem persenjataan (Alutsista) mendapat dukungan politisi Senayan.

"Tentu kita setuju dengan Pak Prabowo agar negara ini jangan terus-menerus 'dimainkan' oleh mafia," ujar Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dalam cuitan akun Twitter-nya, Senin (14/6).

Arsul hanya mengingatkan bahwa menjalankan niat itu tidak mudah. Terutama, jangan sampai mafia lama hilang lalu tumbuh mafia baru.

"Namun harus kita ingatkan bersama, jangan sampai niat itu nanti ada yang membelokkan, dari meniadakan mafia alutsista yang ada sekarang, tapi terus muncul mafia baru," tandasnya.

Prabowo Subianto memastikan tidak akan meloloskan oknum yang ingin me-markup anggaran secara gila-gilaan.

Hal ini gamblang disampaikan saat menjadi narasumber dalam Podcast Deddy Corbuzier yang disiarkan pada Minggu (13/6).

“Kalau sudah gila-gilaan. Katakanlah X harganya kemudian mark-upnya sampai 600 persen, bener nggak? Maaf, mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan, saya tidak mau,” terangnya.

“Saya lapor ke Presiden, Pak. Saya nggak mau Pak, berarti itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden, rakyat, kepada sejarah bener nggak? Takut saya, saya takut dikutuk oleh generasi,” sambung Prabowo.

Sebuah sistem telah disusun Prabowo untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Nantinya, Kejaksaan dan BPK akan digandeng dalam melihat kontrak di Kemhan. (RMOL)

Kamp Rohingya Di India Hangus Terbakar, Pengungsi Bingung Cari Tempat Tinggal

GELORA.CO - Kebakaran hebat meluluh-lantahkan kamp pengungsi Rohingya di ibukota Israel, New Delhi. Tidak ada laporan kematian atau korban cedera serius, namun insiden tersebut membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran terjadi di daerah Madanpur Khadar, New Delhi pada Sabtu (12/6) sekitar pukul 23.30 waktu setempat. Api menyebabkan 55 tempat penampungan berubah menjadi abu.

Butuh waktu sekitar enam jam dengan 15 mobil pemadam kebakaran untuk mengendalikan kobaran api.

"Kami bergegas ke tempat dengan cepat dan mulai memadamkan api," ujar seorang operator Delhi Fire Service, Sandeep, seperti dimuat Al Jazeera pada Minggu (13/6).

Menurut seorang pengungsi Rohingya, Sufia Khatoon, ia sedang tidur di dalam gubuk bersama ibu dan anaknya yang difabel saat kebakaran terjadi.

Kebakaran dimulai dari sebuah gubuk yang telah ditinggalkan.

“Ketika kami melihat api, saya memegang tangan ibu saya dan menggendong anak saya, melarikan diri ke tempat yang aman di luar kamp. Kami kehilangan segalanya. Api bahkan menghanguskan sedikit uang yang kami simpan untuk kebutuhan sehari-hari. Kami tidak punya satu rupee pun untuk membeli air," ungkapnya.

Aktivis yang berbasis di Delhi, Asif Mujtaba, mengatakan para pengungsi membutuhkan bantuan medis, air, dan makanan dengan segera. Pihaknya juga berupaya membantu mendirikan kamp bantuan untuk tempat tinggal mereka.

“Kami juga memetakan rincian keluarga yang menderita kerugian dalam kebakaran tersebut,” katanya.

Diperkirakan terdapat 40.000 pengungsi Rohingya, mayoritas tidak berdokumen, tinggal di kamp-kamp di kota-kota India, termasuk Jammu, Hyderabad dan Nuh.(RMOL)

Sri Mulyani Ngaco, Sembako Harusnya Disubsidi dan Pendidikan Gratis, Bukan Dipajaki!

GELORA.CO - Rencana pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan bidang pendidikan, dinilai ngawur.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, pemberlakuan pajak sembako termasuk pajak sekolah harus ditolak.

"Soal pajak sembako dan pajak pendidikan. Ini kebijakan ngaco dan ngawur. Harus ditolak," ujar Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/6).

Menurut dosen ilmu politik ini, pendidikan harusnya diterima oleh masyarakat secara gratis dari negara, bukan justru diberlakukan pajak.

"Mestinya rakyat itu dibantu diberi subsidi oleh pemerintah, bukan dipajaki. Begitu juga pendidikan, mestinya gratis, bukan dipajaki," tegas Ujang Komarudin.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menilai kebijakan pemberlakukan PPN terhadap sembako hingga pendidikan merupakan cerminan pemerintah sedanga panik karena tidak punya uang.  

"Kebijakan kalap karena pemerintah sudah tak punya uang," ucap Ujang Komarudin. []

Jaksa: Cerita HRS Bertemu Tito dan BG Hanya Cari Panggung

GELORA.CO - Habib Rizieq Shihab mengaku pernah bertemu dengan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan di Arab Saudi. Jaksa menilai pengakuan Habib Rizieq itu hanya mencari panggung.

"Jaksa menyatakan bahwa cerita-cerita yang disampaikan terdakwa tersebut, jaksa menilai tak ada relevansinya. Cerita terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak yang dilakukan oleh terdakwa," ujar jaksa di ruang sidang PN Jakarta Timur, Senin (14/6/2021).

Selain itu, Habib Rizieq juga menyebut sejumlah nama lain dalam pleidoinya. Jaksa menilai hal itu tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang dihadapi Habib Rizieq.

"Dalam pleidoi terdakwa menyampaikan cerita-cerita yang tidak ada kaitannya dengan fakta hukum, dengan menyebut beberapa nama ada Budi Gunawan, eks Menko Polhukam RI Wiranto, Kiai Maruf Amin yang kini jadi Wapres RI atau Jendral Tito karnavian, pasukan khusus TNI yang semua nggak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dengan perkara aquo," katanya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab dalam pleidoinya, mengaku pernah bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Jenderal Tito Karnavian--saat itu menjabat Kapolri--di Arab Saudi. Apa isi pertemuannya?

Rizieq mulanya menyampaikan pertemuan itu bermula saat pada akhir Mei 2017, Menko Polhukam RI saat itu, Jenderal TNI (Pur) Wiranto, meneleponnya dan mengajaknya untuk berdialog dan rekonsiliasi. Kala itu, dia pun menyambut baik ajakan itu.

Pada Juni 2017, Rizieq pun bertemu dengan Budi Gunawan (BG) di salah satu Hotel Berbintang Lima di Kota Jeddah, Arab Saudi. Rizieq mengatakan hasil pertemuan dengan Budi Gunawan saat itu sangat bagus.

Isi Pertemuan dengan BG

Ada kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari pertemuan itu. Kesepakatan tertulis itu ditanda-tangani oleh Rizieq dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto di hadapan Budi Gunawan. Surat itu, kata Rizieq, kemudian dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat Ketua Umum MUI Pusat.

"Di antara isi kesepakatan tersebut adalah 'Stop semua kasus hukum saya dkk' sehingga tidak ada lagi Fitnah Kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog dari pada Pengerahan Massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan Ajaran Agama Islam dan Konstitusi Negara Indonesia," ungkap Rizieq saat membacakan pleidoinya, di PN Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).

Isi Pertemuan dengan Tito

Rizieq kemudian mengungkap isi pertemuan dan dialog dengan Tito. Pertemuan dan dialog dengan Tito itu dilakukannya 2 kali, pada 2018 dan 2019, di salah satu Hotel Berbintang Lima di dekat Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi.

Dalam pertemuan itu, Rizieq menyatakan siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan tiga syarat. Berikut ini syaratnya:

1. Stop Penodaan Agama

Artinya siapa pun yang menista / menodai agama apa pun harus diproses hukum sesuai amanat UU Anti Penodaan Agama yang tertuang dalam Perpres No 1 Tahun 1965 dan KUHP Pasal 156a. Sebagaimana Ahok Si Penista A-Qur'an diproses, maka selain Ahok seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua gerombolan mereka yang sering menodai Agama dan menista Ulama juga harus diproses hukum, sesuai dengan Prinsip Equality Before The Law sebagaimana dimanatkan UUD 1945.

2. Stop Kebangkitan PKI

Artinya sesuai Amanat TAP MPRS RI No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI sekaligus Pelarangan Penggunaan Atribut PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme dan Marxisme serta Lininisme, yang Sanksi Hukum Pidananya sudah tertuang dalam UU No 27 Tahun 1999 ttg Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Negara yaitu : KUHP Pasal 107 huruf a, c, d dan e, yang kesemuanya khusus terkait kejahatan penyebaran paham Komunisme dan Marxisme serta Leninisme.

3. Stop Penjualan Aset Negara ke Asing mau pun Aseng

Artinya semua Aset dan Kekayaan Negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan Rakyat dan Bangsa Indonesia, lalu khusus Pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan Asing mau pun Aseng agar bisa jadi Tuan di Negeri sendiri dengan tanpa bermaksud diskriminasi.

"Namun sayang, sejuta sayang, Dialog dan Kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu, akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi, sehingga saya dicekal/diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia," tutur Rizieq.

"Saya tidak tahu apakah Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan, serta mereka terlibat dalam operasi intelijen hitam berskala besar tersebut, atau memang di sana ada pihak lain yang memiliki kekuatan besar yang melakukan operasi rahasia untuk melayani oligarki anti-Tuhan yang bersembunyi di balik instrumen kekuasaan. Wallahualam," lanjutnya. []

Hendropriyono: Saya Tak Pernah Begitu Hina Mau Nyosor Minta Jabatan!

GELORA.CO -  AM Hendropriyono menepis tudingan dirinya melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menantunya Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi Panglima TNI. Dia menyatakan tidak mungkin sehina itu meminta-minta jabatan.

Hendropriyono menyatakan, dirinya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal tersebut. Ini dia sampaikan terkait adanya pemberitaan di salah satu media massa yang menudingnya melobi-lobi Jokowi agar menantunya yang kini menjabat KSAD bisa jadi Panglima TNI.

"Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," kata Hendro dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/6/2021).

Hendro menceritakan, pertemuannya pada 7 Mei 2021 berkaitan dengan ulang tahunnya yang ke-76.

"Sebagai Presiden, tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya. Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa, karena Pak Jokowi setelah menjadi Presiden tidak berubah sama skali dengan sewaktu dulu sebagai rakyat biasa," ucapnya.

Hendro dalam klarifikasinya mempertanyakan media yang menulis isu dirinya melobi Jokowi agar Jenderal Andika Perkasa menantunya bisa jadi Panglima TNI.

"Tempo mengambil sumber katanya dari 3 orang purnawirawan. Kredibilitasnya mereka apa? Kenapa tidak cross check kepada Pak Jokowi atau pihak Istana yang jelas kredibel, menyangkut pertemuan saya tersebut? Tidak perlu harus ngarang berita dan ngarang-ngarang sumber, jika pers tersebut memang terpandang dan profesional," ujarnya.

"Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoax seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers, untuk membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata," sambung Hendro.

Hendropriyono menyatakan alasannya tidak menggunakan hak jawab ke sumber berita tersebut. Menurutnya percuma saja karena akan ditenggelamkan oleh ingar bingar suara hoax yang terlebih dahulu sudah menyebar di publik.

"Melayani dengan berpolemik di manapun, punya implikasi menaikkan rate majalah atau portal medianya, yang berarti membantu Tempo mencapai tujuan," ujarnya.

"Media yang terpandang selalu memverifikasi kepada Dewan Pers, sehingga tidak liar dan jadi kontra produktif, karena merusak nama baik Tempo sendiri," sambungnya. []

China Dituding Punya 50 Lab Rahasia Kembangkan Senjata Biologis, Persiapan Perang

GELORA.CO - Muncul kekhawatiran bahwa China telah melakukan penelitian senjata biologis secara diam-diam di puluhan laboratorium rahasia. Diduga, China melakukan hal ini untuk mengantisipasi Perang Dunia III.

Dilansir The Sun, China dikabarkan memiliki 50 laboratorium rahasia untuk membuat "bom bakteri" yang mematikan. Dugaan ini makin menguat setelah munculnya Covid-19 yang diduga bocor dari laboratorium di Wuhan.

Namun, China menyangkal tuduhan merekayasa Covid-19. AS mengklaim mendapatkan dokumen yang bocor dari tentara China mengenai potensi penggunaan senjata biologis dan senjata genetik.

AS juga melaporkan China mengembangkan senjata biologis seperti "senjata yang mengandung risin, racun botulinum, serta agen penyebab anthrax, kolera, wabah, dan tularemia."

"Informasi yang tersedia menunjukkan China terlibat dalam kegiatan yang menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Pasal I BWC (Konvensi Senjata Biologis," kata laporan itu.

Salah satu laboratorium yang dicurigai mengembangkan senjata biologis adalah laboratorium di Yan'An yang disebut mengembangkan "granat bakteri" dan "bom bakteri jenis asap".

Begitu juga dengan Akademi Ilmu Kedokteran Militer Institut Mikrobiologi dan Epidemiologi Kementerian Pertahanan China di Beijing dan Institut Produk Biologi Lanzhou.

Laporan AS itu juga menambahkan China mampu menyebarkan senjata biologis jenis aerosol. Ini adalah senjata yang sangat berbahaya karena cepat menular dan menginfeksi banyak orang.

Namun, China membantah laporan itu dengan mengatakan laboratorium tersebut fokus pada biodefense dan pengembangan vaksin. []

Rizal Ramli Sebut Dana Haji Rp120 Triliun Tinggal Tersisa Rp18 Miliar Uang Cash

GELORA.CO - Ekonom senior Rizal Ramli mengklaim bahwa dana haji yang tersisa dalam bentuk uang tunai, hanya sekitar Rp18 miliar. Padahal, nominal dana haji seharusnya mencapai Rp120 triliun.

Rizal Ramli mengatakan dana haji sudah dimasukkan ke investasi jangka panjang produk syariah dan Sukuk.

"Iya Rp18 miliar, itu uang cash ya. Yang lainnya itu dalam bentuk deposito. Nah ketahuan, 1 bulan, 1 tahun," kata Rizal Ramli dalam Youtube Karni Ilyas Klub, dikutip Senin (14/6/2021).

Uang dana haji yang telah dimasukkan ke investasi itu kemudian akan masuk ke APBN.

"Itu masuknya kemana? ya masuknya ke APBN," jelas Rizal Ramli.

Namun, Rizal Ramli mempertanyakan apakah APBN memang aman untuk menyimpan dana haji? Menurutnya, ini sangat tidak aman karena Indonesia bahkan masih harus berutang untuk membayar bunga utang.

"Bagaimana ini bisa dibilang aman?" tanya Rizal.

Rizal Ramli kemudian memaparkan bahwa dalam situasi normal, kuota jamaah haji sekitar 220 ribu per tahun. Jika dikalikan dengan Rp70 juta per orang, maka didapat hasil sekitar Rp15 triliun.

"Kalau kita mau kirim haji, tiga bulan sebelumnya sudah harus bayar. Down payment atau lengkap," ujarnya.

Dia juga menyinggung kebutuhan persiapan haji seharusnya sudah mulai dibereskan dari dua bulan lalu. Namun, yang terjadi adalah pembayaran bahkan belum dimulai.

"Mulai dari bayar buat transportasi, buat hotel, makanan. Kalau memang mau ngirimin haji, minimal kan udah DP. Ini kan belum. Kalau dicancel kan bisa diatur balik uangnya," ucapnya.

"Ini kan yang ginian kagak dikerjain, tiba-tiba udah mutusin kita gak naik haji," pungkasnya. []

Sulitnya Berantas Pungli, Diperangi Jokowi Sejak Awal Tapi Nggak Beres-beres

GELORA.CO -  Puluhan pelaku pungutan liar (pungli) di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dibekuk pihak kepolisan usai adanya atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 Jokowi menelepon langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memberantas pungli di kawasan tersebut.

Perintah itu ia sampaikan setelah mendengar langsung keluhan dari para sopir truk soal maraknya pungli di kawasan pelabuhan. Sebelumnya tepatnya pada Kamis (10/6) lalu, Jokowi melakukan tinjauan proses vaksinasi COVID-19 massal di pelabuhan Tanjung Priok. 

Di sana lah Jokowi bertemu para sopir truk yang mengeluhkan soal pungli.

Sebenarnya, jauh sebelum hari itu, Jokowi sudah menaruh perhatian terhadap isu pungli di pelabuhan. Bila diingat-ingat ke belakang, pada awal pemerintahannya, tepatnya di penghujung tahun kedua pemerintahannya (2016) Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat itu membuat gebrakan baru yaitu peluncuran paket reformasi hukum.

Reformasi hukum ini difokuskan pada pemberantasan pungli dan menjadi prioritas di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Reformasi hukum itu bahkan masuk dalam poin ke-4 nawacita yang berbunyi: "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya."

Tak lama setelah itu, melalui rapat terbatas yang dipimpin Jokowi disepakati dibentuknya Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Menko Polhukam, Wiranto meneruskan perintah Presiden dengan menyusun tim Satgas Pemberantasan Pungli.

'Korban' pertama kebijakan ini adalah Kementerian Perhubungan. Belum sampai satu jam ratas di Istana Negara selesai, Polda Metro Jaya mengungkap praktik pungli di Kementerian Perhubungan.

Setelah itu, di beberapa daerah juga dilakukan OTT terhadap praktik pungli. Bahkan, Polri juga melakukan bersih-bersih di internalnya.

Hampir setiap hari, Propam Polri melakukan penangkapan oknum yang melakukan pungli. Ada juga beberapa oknum Polri yang ditangkap karena meminta uang 'damai' ke tersangka.

Saat Satgas Pemberantasan Pungli terbentuk rencananya waktu itu akan disebar ke seluruh Indonesia dengan tujuan membersihkan praktik pungli sekecil apapun.

"Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya," tegas Jokowi (16/10/2016).

Di tahun pertama Satgas itu terbentuk, Satgas Saber Pungli sejak awal tahun 2017 sudah melakukan 1.201 operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah tersangka 2.426 orang. Barang bukti yang diamankan yaitu total Rp 315,6 miliar.

Dari 1.201 kasus, ada 33 yang sudah divonis, 107 yang berkasnya sudah lengkap, 123 berstatus P19, 502 proses sidik atau lidik, 8 penuntutan, 12 sidang, 6 keluar surat penghentian penyidikan, dan 410 diserahkan ke instansi terkait. Setiap tahun, Satgas ini masih melaporkan hasil OTT nya.(dtk)

Parah! Sopir Truk Rogoh Rp 600-800 Ribu Buat Pungli Preman dan Aparat

GELORA.CO - Setiap sopir truk kontainer yang masuk pelabuhan Tanjung Priok minimal harus menyiapkan Rp 50 ribu agar mendapat pelayanan cepat di lapangan. 

Total jumlah uang yang harus dirogoh akan lebih besar lagi kontainer harus didistribusikan hingga Pelabuhan Belawan di Medan.

"Total pengeluaran ekstra yang harus disiapkan bisa mencapai Rp 600 sampai 800 ribu," kata pengusaha angkutan truk Daniel Bastian Tanjung dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Senin (14/6/2021).

Dia buru-buru memastikan dana sebesar itu tidak menjadi kerugian pengusaha maupun para sopir. Sebab pihaknya telah memasukkan dana ekstra tersebut kepada setiap konsumen yang memakai jasa mereka. Pada gilirannya, masyarakat luas lah yang paling dirugikan karena harga barang yang dibeli menjadi lebih mahal dari seharusnya.

Tingginya dana ekstra yang harus dikeluarkan, menurut Daniel, karena sepanjang perjalanan dari Priok ke Belawan ada lebih dari 40 titik pungli. Pelaku tak cuma para preman dan para 'Pak Ogah' di setiap putaran jalan, ada oknum-oknum aparat berseragam dari berbagai instansi dan kelompok sipil berseragam.

"Yah, boleh dibilang telah terjadi kolaborasi atau kerja sama lah di antara mereka," kata Daniel Bastian Tandjung yang mengaku sudah terjun di usaha transportasi ini sejak awal 2000-an.

Dari pengamatan dan laporan para sopir di lapangan, dia antara lain menyebut pelabuhan penyeberangan, jembatan timbang, perempatan jalan, serta batas wilayah kota/kabupaten dan provinsi sebagai titik rawan pungli.

Isu pungli kepada para sopir truk yang beroperasi di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan sudah disampaikan langsung oleh para sopir saat berdialog dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (8/6/2021). Saat itu Presiden langsung menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk melakukan penertiban. Sehari kemudian puluhan preman dan oknum pekerja paruh waktu di lingkungan pelabuhan ditangkap.

Sejak terjadi operasi penangkapan para preman, kata Daniel, dia memang tidak menerima laporan ada pungli dalam 2-3 hari terakhir. Tapi dia skeptis praktek pungli bakal dapat dikikis habis sampai ke akarnya. Sebab dari pengalaman selama ini, operasi atau penertiban semacam itu tak konsisten dan berkelanjutan. Toh begitu, seiring penggunaan beberapa teknologi di kawasan pelabuhan khususnya titik-titik peluang terjadinya pungli sudah berkurang dibandingkan belasan tahun lalu.(dtk)

Yohanes Romero: Airlangga Hartarto Saingan Berat Prabowo Subianto

GELORA.CO - Empat gubernur di Pulau Jawa, yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indar Parawansa, dinilai bukan lawan berat bagi Prabowo Subianto yang sejauh ini masih menjadi tokoh paling populer dalam berbagai survei politik.

Lawan terberat Prabowo, menurut Direktur Eksekutif Timur Barat Research Center, Yohanes Romero, adalah Airlangga Hartarto.

Kedua tokoh ini sama-sama ketua umum partai politik papan atas. Prabowo memimpin Partai Gerindra, Airlangga memimpin Partai Golkar.

Untuk sementara, dalam berbagai survei, elektabilitas Golkar mengungguli Gerindra.

Selain itu, keduanya juga merupakan pembantu Presiden Joko Widodo di kabinet.

Yohanes mengatakan, Airlangga juga terbukti menjadi menteri yang paling bisa diandalkan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 ini.

“Walau tokoh ini (Airlangga Hartarto) tidak suka mengunakan jabatan dan kegiatan tugasnya sebagai menteri untuk pencitraan, namun ia akan jadi lawan yang berat bagi Prabowo karena mesin politik Golkar merupakan mesin politik terbilang handal untuk berbagai medan,” ujarnya.

Yohanes menambahkan mengatakan, juga ada tokoh berlatar belakang militer atau polisi yang berpeluang menjadi penantang berat Prabowo.

Mereka antara lain adalah Muldoko, Gatot Nurmantyo, Hadi Tjahjanto, dan Budi Gunawan.(RMOL)

Naftali Bennett Jadi PM Israel, Begini Reaksi Palestina dan Hamas

GELORA.CO - Otoritas Palestina mengomentari keberadaan pemerintahan baru Israel dengan Naftali Bennett sebagai Perdana Menteri (PM) baru yang menggantikan Benjamin Netanyahu, yang lengser. 

Apa komentar Palestina?

Seperti dilansir Reuters dan Associated Press, Senin (14/6/2021), kantor Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak memberikan banyak komentar soal pemerintahan baru Israel yang dipimpin Bennett.

"Ini adalah urusan dalam negeri Israel," ucap juru bicara Ambbas, Nabil Abu Rudeineh, dalam pernyataannya menanggapi pemerintahan baru Israel.

Rudeineh menegaskan bahwa posisi Palestina tidak berubah dalam berhadapan dengan Israel, meskipun ada pemerintahan baru.

"Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah sebuah negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," tegasnya.

Koalisi pemerintahan baru Israel diketahui mencakup spektrum partai yang luas, mulai dari nasionalis garis keras hingga pendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Beberapa anggota pemerintahan baru Israel menyatakan akan menghindari berurusan dengan isu-isu yang memecah bela untuk sementara.

Diketahui bahwa Bennett yang merupakan PM baru Israel, dikenal sebagai penentang kemerdekaan Palestina dan sangat mendukung permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem timur, yang dipandang oleh Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional sebagai hambatan utama bagi perdamaian.

Barhoum menyebut setiap pemerintahan Israel adalah 'entitas penjajah pemukim yang harus dilawan dengan segala bentuk perlawanan, terutama dengan perlawanan bersenjata'.

Hamas dan Israel terlibat pertempuran berdarah selama 11 hari bulan lalu. Musuh bebuyutan ini sudah berperang total empat kali, sejak Hamas mengambil alih Gaza tahun 2007 dari rivalnya, Otoritas Palestina yang didominasi Fatah.

Meski saling bermusuhan, Hamas dan Israel sudah beberapa kali menggelar pembicaraan tidak langsung yang bertujuan memperkuat gencatan senjata.

Barhoum menyebut setiap pemerintahan Israel adalah 'entitas penjajah pemukim yang harus dilawan dengan segala bentuk perlawanan, terutama dengan perlawanan bersenjata'.

Hamas dan Israel terlibat pertempuran berdarah selama 11 hari bulan lalu. Musuh bebuyutan ini sudah berperang total empat kali, sejak Hamas mengambil alih Gaza tahun 2007 dari rivalnya, Otoritas Palestina yang didominasi Fatah.

Meski saling bermusuhan, Hamas dan Israel sudah beberapa kali menggelar pembicaraan tidak langsung yang bertujuan memperkuat gencatan senjata.

"Perilaku pemerintah ini di lapangan akan menentukan cara dan sifat untuk menghadapinya di lapangan," cetus Barhoum. akan menentukan cara dan sifat untuk menghadapinya di lapangan," cetus Barhoum.(dtk)

Hasil Tes Urine Anji Positif Ganja!

GELORA.CO - Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dites urine setelah ditangkap terkait kasus narkoba. Hasil tes urine, Anji dinyatakan positif ganja.

"Sudah (sempat tes urine). Protap habis penangkapan, agar akan lakukan cek urine," ujar Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Ronaldo Maradona Siregar saat dihubungi, Senin (14/6/2021).

Ronaldo mengungkapkan hasil tes urine Anji positif Tetrahydrocannabinol atau THC atau ganja.

"Positif THC," ucapnya.

Anji dites urine sesaat setelah ditangkap pada Jumat (12/6) lalu. Namun, Ronaldo enggan menjelaskan alasan kenapa Anji dites urine lagi.

"Kalau untuk kepentingan pemeriksaan, pemberkasan, itu memang dari Dokkes," tutup Ronaldo.

Anji Buka Suara

Anji ditangkap polisi karena kasus narkoba. Anji pun buka suara untuk pertama kalinya setelah ditangkap polisi.

Pagi ini Anji dibawa ke Klinik Polres Metro Jakarta Barat untuk dites kesehatan sekaligus tes urine. Saat ditemui wartawan, Anji mengaku dirinya diperlakukan baik oleh aparat polisi.

"Alhamdulillah saya diperlakukan dengan baik," ujar Anji saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat, Senin (14/6).

Selain itu, Anji mengaku dirinya dalam kondisi sehat. Anji pun langsung masuk ke dalam ruangan untuk menjalani tes kesehatan.

"Sehat, sehat, Alhamdulillah," ucapnya.(dtk)

Warga Israel Ramai-ramai Rayakan Lengsernya Benjamin Netanyahu

GELORA.CO - Ribuan warga Israel turun ke jalanan Tel Aviv pada Minggu (13/6) waktu setempat untuk merayakan terpilihnya koalisi pemerintahan baru dan lengsernya Benjamin Netanyahu dari kursi Perdana Menteri (PM) setelah 12 tahun menjabat.

Seperti dilansir The Times of Israel, Senin (14/6/2021), ribuan orang berkumpul di Alun-alun Rabin, Tel Aviv, yang biasa menjadi lokasi perayaan nasional warga Israel. Dalam perayaannya, warga membawa semprotan busa dan confetti.

Beberapa orang lainnya berkumpul di Alun-Alun Dizengoff yang memiliki air mancur dan menggelar perayaan dengan saling memercikkan air di sana.

"Bibi pulanglah," teriak seorang warga dari podium di Alun-alun Rabin, merujuk pada nama panggilan Netanyahu. Di lokasi yang sama, demonstran anti-Netanyahu menyerukan pengunduran dirinya selama lebih dari satu setengah tahun terakhir.

Warga yang berkumpul di Tel Aviv ramai-ramai menari, berpelukan dan bersorak dalam merayakan lengsernya Netanyahu. Banyak yang membawa serta anak-anak mereka.

Menurut warga Tel Aviv, berakhirnya era Netanyahu di Israel dianggap sebagai momen 'bersejarah'.

"Saya sedikit terkejut karena kami menunggu begitu lama untuk momen ini," ucap Chen Nevo (49) yang membawa anak-anaknya dalam perayaan pada Minggu (13/6) malam. "Mereka (anak-anak) seharusnya tidur sekarang, tapi saya pikir ini sungguh momen yang penting," ujarnya.

"Saya tidak tahu jika pemerintah ini akan bertahan, tapi ini adalah sebuah perubahan, dan kita membutuhkan perubahan," tegas Chen Nevo.

Rubi Sofer (48), seorang warga Tel Aviv lainnya, ikut menghadiri perayaan bersama keluarganya. Sofer dan keluarganya tampak mengenakan kaos warna hitam bertuliskan gerakan anti-Netanyahu, yang diketahui menggelar aksi setiap Sabtu selama setahun ini.

"Kami sama sekali tidak suka Bibi," ucap Sofer, sembari menambahkan bahwa dirinya bersama keluarga selalu menghadiri aksi protes setiap akhir pekan selama 10 bulan terakhir.

Pemandangan berbeda terlihat di Yerusalem, khususnya di luar kediaman resmi PM Israel, yang menjadi tempat Netanyahu menghabiskan malam terakhirnya sebagai PM. Puluhan pendukung Netanyahu yang berkumpul di luar kediaman itu melambaikan bendera dan menerikkan 'we love you' untuk Netanyahu.

Netanyahu sempat keluar menemui pendukungnya dan mengucapkan terima kasih. Dia juga menyerukan kepada para pendukungnya untuk ikut dalam aksi anti-pemerintahan baru Israel di Tel Aviv pada Selasa (15/6) besok.

Koalisi pemerintahan baru Israel dipimpin oleh Naftali Bennett yang memimpin Partai Yamina dan Yair Lapid yang memimpin Partai Yesh Atid. Pada Minggu (13/6) waktu setempat, parlemen Israel atau Knessett menyetujui koalisi pemerintahan baru itu dalam voting dengan hasil 60 mendukung dan 59 menolak.

Bennett pun dilantik menjadi PM ke-13 Israel dan Lapid menjadi Menteri Luar Negeri Israel.(dtk)

Jaksa Serang Balik Habib Rizieq: Mudah Sekali Hujat Orang Lain

GELORA.CO - akan replik atau tanggapan atas pleidoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (14/6/2021).

Dalam perkara ini Rizieq didakwa membuat keonaran berkaitan dengan penyebaran hoaks tes swab di RS Ummi Bogor. Rizieq dituntut 6 tahun penjara.

Serangan balik jaksa itu sebagai tanggapan atas nota pembelaan Rizieq sebelumnya yang dibacakan dalam sidang pada Kamis, 10 Juni 2021. Jaksa menyebut emosi Rizieq tak terkontrol karena sembarangan menuding berbagai pihak.

"Emosi tanpa kontrol dan mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali, di antaranya perkara Ahok, juga menghubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, selain dari pada itu, menghubungkan dengan Diaz Hendropriyono yang semuanya tidak ada nyambungnya," ucapnya.

"Habib Muhammad Rizieq terlalu banyak menyampaikan keluh kesahnya yang hampir tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang disidangkan, di antaranya oligarki anti Tuhan, entah ditujukan kepada siapa oligarki anti Tuhan tersebut, padahal seluruh warga negara berketuhanan dengan sah," katanya.

Serangan Habib Rizieq ke Mana-mana, TWK KPK Dibawa-bawa

Dalam sidang pada Kamis (10/6) Rizieq menuding ada upaya cuci otak yang dilakukan gerombolan ateis dan komunis di Indonesia. Awalnya Rizieq menceritakan soal keterlibatannya dalam sejumlah aksi bela Islam yang membuat sejumlah kelompok risau. Dia menyebut kelompok itu sebagai gerombolan ateis dan komunis.

"Prinsip juang kami tersebut telah membuat kebakaran ubun-ubun para gerombolan ateis dan komunis yang pasca-Reformasi 1998 banyak yang menyamar menjadi liberalis dan sekularis sehingga mereka risau, kacau, dan galau, serta marah, murka dan kalap karena selama ini mereka selalu berkampanye secara besar-besaran dengan dana yang tak terbatas mencuci otak rakyat Indonesia dan merusak imannya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan slogan 'Ayat Konstitusi di Atas Ayat Suci'," ucap Rizieq.

Kelompok itu disebut Rizieq semakin risau saat dirinya terus menerus menggelar seminar, diskusi, dan tablig akbar dengan membongkar indikasi kebangkitan neo-PKI. Indikasi itu, kata dia, di antaranya dengan adanya RUU HIP, adanya PP No 57 Tahun 2021 menghapus mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia, serta TWK KPK.

"Adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK yang pertanyaannya beraroma antiagama antara lain, 'Apakah Anda bersedia melepas jilbab demi bangsa dan negara?' Jika Anda diminta memilih, Anda pilih Al-Qur'an atau Pancasila?' Lalu dengan entengnya di berbagai media massa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sama dengan litsus di zaman Orde Baru," kata Rizieq.

"Padahal litsus di zaman Orba untuk memastikan bahwa pegawai negeri tidak terkontaminasi ideologi PKI yang anti-Tuhan dan anti-agama, sedang TWK di KPK untuk memastikan ASN siap meninggalkan ajaran agama dengan dalih demi bangsa dan negara. Apakah TWK bentuk balas dendam neo-PKI terhadap umat Islam?" imbuh Habib Rizieq.(dtk)